oleh

SMAN Tugumulyo Diduga Lakukan Pungli, Kadisdik Sumsel : Itu Tidak Pernah Dibolehkan

TRIBUNPOS MUSIRAWAS , SUMSEL – Menanggapi pemberitaan edisi sebelumnya berjudul “Diduga Gaji Honor SMAN Tugumulyo Nunggak, Suheriah : Wartawan Resmipun Tak Boleh Bertanya”. Klik https://www.tribunpos.com/nasional/diduga-gaji-honor-sman-tugumulyo-nunggak-suheria-wartawan-resmipun-tak-boleh-bertanya

Menurut narasumber terpercaya bahwa uang homor/jasa selama 4 bulan belum dibayar hingga sekarang.


Lebih lanjut diceritakannya bahwa di SMA Negeri Tugumulyo tersebut juga mengadakan penarikan uang senilai Rp,1 juta /siswa/i guna uang kartu komite.

Menyikapi itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Drs H. Riza Fahlevi MM, melalui hendphone pribadinya Senin Malam (4/01/2021) menjelaskan jikalau hal tersebut diharuskan atau ditetapkan nominalnya maka itu sangat melangar aturan.

“Jika pungutan uang komite harus dibayar walaupun secara mencicil artinya, itu diharuskan dan tidak pernah dibolehkan”. tegasnya.

Diintruksikan Kadisdik, Dalam waktu dekat pihaknya akan menurunkan tim ke Kabupaten Musirawas khususnya SMA Negeri Tugumulyo, Menurut Kadis, Selain memantau pihaknya juga akan menindak tegas bagi pihak sekolah diduga pelanggar aturan.

“Kami akan menurunkan tim ke sekolah langsung” katanya.

Sebelumnya, Kepala SMA Negeri Tugumulyo, Suheriah, membenarkan baik gaji Honor yang belum dibayar maupun uang komite, menurut dia, gaji untuk pengawasan ujian atau Gaji kepanitiaan yang belum dibayar dan itu akan dibayar namun menunggu uang Negara.

Ditambahkan Kepsek, terkait uang Sekolah wartawan tidak ada hak untuk menanyakan atau mengetahuinya.

Untuk diketahui , Beberapa waktu lalu Presiden RI Ir Joko Widodo secara sah menerbitkan ‘Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Berdasarkan Perpres ini, Pemerintah RI telah memberikan legalitas kepada Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) untuk memberantas praktek pungli di Indonesia.

Yang mana dalam poin poin tersebut dijelaskan ada 58 poin diantanya 1. Uang pendaftaran masuk
2. Uang SSP / komite
3. Uang OSIS
4. Uang ekstrakulikuler
5. Uang ujian
6. Uang daftar ulang
7. Uang study tour
8. Uang les
9. Buku ajar
10. Uang paguyupan
11. Uang wisuda
12. Membawa kue/makanan syukuran
13. Uang infak
14. Uang foto copy
15. Uang perpustakaan
16. Uang bangunan
17. Uang LKS dan buku paket
18. Bantuan Insidental
19. Uang foto
20. Uang biaya perpisahan
21. Sumbangan pergantian kepala sekolah
22. Uang seragam
23. Biaya pembuatan pagar/fisik dll
24. Iuran untuk membeli kenang-kenangan
25. Uang bimbingan belajar
26. Uang try out
27. Iuran pramuka
28. Asuransi (walau nihil kecelakaan uang tidak dikembalikan
29. Uang kalender
30. Uang partisipasi masyarakat untuk mutu pendidikan
31. Uang koprasi (uang tidak di kembalikan)
32. Uang PMI
33. Uang dana kelas
34. Uang denda ketika siswa tidak mengerjakan PR
35. Uang UNAS
36. Uang menulis ijazah
37. Uang formulir
38. Uang jasa kebersihan
39. Uang dana social
40. Uang jasa menyebrangkan siswa
41. Uang map ijazah
42. Uang STTB legalisir
43. Uang ke UPTD
44. Uang administrasi
45. Uang panitia
46. Uang jasa guru mendaftarkan ke sekolah selanjutnya
47. Uang listrik
48. Uang computer
49. Uang bapopsi
50. Uang jaringan internet
51. Uang Materai
52. Uang kartu pelajar
53. Uang Tes IQ
54. Uang tes kesehatan
55. Uang buku TaTib
56. Uang MOS
57. Uang tarikan untuk GTT {Guru Tidak Tetap}
58. Uang Tahunan {kegunaan yang tidak jelas}.

Wartawan : Andika Saputra

Komentar

Headline