oleh

Rehab Kantor Kelurahan Gapura, Diduga Melanggar UU KIP

TRIBUNPOS LAMPUNG UTARA – Proyek Pekerjaan Rehab Kantor Kelurahan Gapura, Kecamatan Kotabumi Kota, Kabupaten Lampung Utara, diduga melanggar UU No 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.

Pasalnya pantauan di lokasi tidak ada satupun papan informasi yang di pasang.


Diketahui Setiap proyek pemerintah mulai dari daerah maupun pusat diwajibkan memasang papan pengumuman atau papan informasi, dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Tetapi rupanya hal yang demikian tidak berlaku di kelurahan Gapura yang di Nahkodai Johan Bahri selaku lurah.

Saat dihubungi via telepon Johan Bahri selaku Lurah menjelaskan bahwa proyek tersebut sudah berjalan hampir dua bulan dan sumber dananya berasal dari dana kelurahan,”Dananya bersumber dari Dana Kelurahan sebesar 113 juta rupiah, dan pekerjaan itu sudah berlangsung selama dua bulan,” terang Johan. Jum’at (29/01/2021)

Di singgung mengenai tidak ada papan proyek yang dipasang, dirinya mengatakan tidak tahu apa apa karena, proyek tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga. “Mengenai papan proyek yang tidak dipasang silakan hubungi saja langsung bapak Ansori, karena dia yang mengerjakan pekerjaan itu”, tuturnya

Sementara Camat Kotabumi Iwan Sagita saat dihubungi melalui telpon selulernya mengatakan belum mengetahui pasti dana tersebut berasal dari mana. “Kurang tahu juga dari mana dananya, tapi pernah waktu itu saya keliling ke kantor lurah untuk silaturahmi, kebetulan ketemu dengan Seklurnya, saya tanya dana dari mana, tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut mengenai darimana sumber dana itu”,terang Iwan.

Menurut Iwan, terkait dengan rehap kantor tersebut, Lurah Gapura belum pernah memberikan laporan kepada dirinya. “Pak lurah belum lapor kepada saya mengenai apa apa, mungkin karna dia lagi sibuk dan juga saya masih baru masih perlu melakukan pendekatan kepada lurah dan kepala desa”.ucapnya

Dirinya juga menjelaskan bahwa pihak inspektorat pernah menelpon dirinya untuk melakukan pemeriksaan, namun hasil dari pemeriksaan itu belum diketahui karena pihak inspektorat belum selesai melakukan pemeriksaan.

“Kebetulan ada dari pihak inspektorat telpon saya untuk melakukan pemeriksaan rutin, kata saya silakan masuk dan sekalian periksa juga rehab kantor Gapura itu,” paparnya

Mengenai papan informasi yang tidak terpasang di lokasi, dirinya pun mengatakan semestinya itu harus ada papan informasi sesuai dengan peraturan yang ada.

Tidak adanya papan inpormasi dalam pengerjaan proyek tersebut, patut diduga proyek tersebut bermasalah. Untuk itu diminta kepada instansi terkait dalam hal ini inspektorat untuk segera menindaklanjuti dan menindak tegas bila didapat hal hal yang menimbulkan kerugian negara.

Wartawan : Davi

Komentar

Headline