oleh

Polsek IB I Bakal Laksanakan PPKM Darurat Lebih Maksimal

Laporan Wartawan : Hendra, Tribun Pos Palembang, Sumsel

TRIBUN POS, PALEMBANG I Pemerintah mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat untuk pulau Bali dan Jawa. Kebijakan tersebut berlaku pada tanggal 3-20 Juli 2021. Hal itu diumumkann melalui akun YouTube Sekretariat Presiden Joko Widodo, Kamis (1/7/2021).


Merespon kebijakan tersebut Kapolsek IB I Kompol Roy A.Tambunan S.P.S.I.K mengatakan akan melaksanaan lebih maksimal PPKM Darurat jika Kota Palembang mulai diketatkan, Jumat (2/7/2021).

Seperti arahan dari Kapolri yang sudah dilaksanakan saat acara Vicon kemarin paparan dari Kapolda Metro jaya PPKM Darurat itu lockdown tingkat RT. Jadi aktivitas RT itu benar benar ditutup. ” Sesuai instruksi dari Mendagri penentuan Zonasi nya itu apabila dalam satu RT terdapat lebih 5 rumah yang terpapar oleh covid itu termasuk zona merah,” ucapnya.

Lanjutnya, salah satu penerapan PPKM Darurat itu adalah membatasi mobilitas masyarakat yang ada RT tersebut. Jadi Polsek IB I lebih menerapkan kerja sama dengan perangkat kelurahan yaitu ketua RT/RW dan mengawal secara rutin keakuratan data yang dirilis oleh pemerintah tentang jumlah kasus aktif atau tidak aktifnya namun setelah dirinya sembuh tidak melaporkannya sehingga datanya masih muncul didata rilis padahal dirinya sudah sembuh.

Disamping itu juga, pihaknya dipimpin oleh Kapolda dan Kapolrestabes membantu masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri, dari warga yang terpapar ini tidak semuanya orang mampu banyak juga orang susah/tidak mampu.

“Orang seperti itulah yang kami bantu dengan memberikan bantuan berupa sembako, Kapolda dan kapolrestabes sudah berapa kali turun untuk memberikan bantuan untuk warga tidak mampu yang sedang melakukan isolasi mandiri,” katanya.

Selanjutnya, untuk jumlah personil Polsek IB I yang diterjunkan tidak perlu banyak jika nantinya PPKM Darurat mulai diketatkan di Kota Palembang, yang penting akses utama di daerah RT itu akan ditutup termasuk jalan tikus (jalan pintas) dan yang lebih penting kesadaran masyarakat, “kalau merasa tinggal ditempat tersebut dan saat itu sudah mulai diketatkan PPKM Darurat nya maka masyarakat harus koperatif,” terangnya.

Ia juga menambahkan pemerintah juga nantinya akan memberikan kebijakan, contoh ada karyawan yang bekerja di perusahaan dan dikarenakan ditempatnya sudah mulai diketatkan PPKM Darurat nya kemudian tempatnya di lockdown sehingga dirinya tidak boleh kemana-mana pasti ada kebijakan supaya tidak dikenakan sanksi ditempatnya bekerja.

“Masyarakat sangat berperan penting, jangan sampai abaikan apalagi anggap remeh soal covid lalu menganggap covid suatu kebohongan,” tutupnya. (red)

 

Wartawan : Hendra
Editor : Putri

Komentar

Headline