oleh

Pemberitaan Menyudutkan, Kapolrestabes Angkat Bicara, Anom: Tidak Ada Pengusaha yang Bayar Kami

Konflik Lahan Labi-labi, Masyarakat Versus PT Timur Jaya Grup

TRIBUNPOS, PALEMBANG — Terkait maraknya pemberitaan di banyak media, mengenai konflik perebutan lahan antara masyarakat Labi-labi dengan PT Timur Jaya Grup (PT TJG), yang berujung menyudutkan pihak kepolisian, membuat Kapolrestabes Palembang angkat bicara.

Kombes Pol. Anom Setyadji dalam klarifikasinya di hadapan wartawan, Rabu (29/07/20), mengatakan bahwa tudingan dalam pemberitaan itu tidak benar.

Menurut Anom, tudingan kalau polisi lebih berpihak pada pengusaha (PT Timur Jaya Grup) dan terindikasi dibayar (baca;- disuap) untuk mengamankan (baca;- menggusir) masyarakat yang menduduki lahan tersebut tidak lah mendasar.

“Logikanya begini, jika ada demonstrasi pasti pihak kepolisian juga dimintai perannya sebagai pengamanan di lokasi demonstrasi itu. Apakah pihak kepolisian meminta biaya keamanan kepada pihak yang berdemonstrasi, kan tidak begitu. Nah begitu juga dengan kasus Labi-labi, jelas-jelas tidak ada yang membiayai kegiatan pengamanan itu, kami pihak kepolisian hanya menjalankan tugas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002,” ucapnya.

Anom meluruskan, tidak ada yang namanya penggusuran pada masyarakat yang berada di atas lahan tersebut, yang benar adalah pengamanan.

“Saya tegaskan kembali bahwa ini adalah pengamanan, tidak ada penggusuran apapun di lokasi lahan Labi-labi,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Anom pun memberikan klarifikasi terkait jumlah personel polisi yang diturunkan pada aksi pengamanan tersebut.

“Bukan 700 personel, tapi ada sekitar 1.000 lebih polisi yang saya pimpin langsung dalam pengamanan lahan itu. Karena jumlah warga yang menggelar aksi keributan di lokasi itu tidak dapat dikontrol jika hanya beberapa personel yang bergerak, maka akan kalah imbang,” tandasnya.

Untuk diketahui sebelumnya diberitakan, PT Timur Jaya Grup dibantu sekitar 700 lebih personel kepolisian Polrestabes Palembang, melakukan penggusuran kepada warga yang menepati lahan di atas tanah labi-labi, Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumsel.

Penertiban itu pun berujung konflik memanjang, karena warga mempertahankan tanah mereka yang sudah ditinggali sejak 2002 silam itu.

Dalam permasalahan tanah labi-labi tersebut, selain menuai konflik, juga menambah masalah baru karena masyarakat petani merasa dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum.

“Disini kita mempertanyakan kewenangan apa yang dimiliki oleh 700 personil kepolisian sehingga mereka dengan berani mengamankan lahan bahkan melakukan penggusuran tanpa adanya putusan pengadilan,” kata Eka Purnama Sari salah satu narasumber dari YLBHI Pusat yang terhubung secara daring pada konferensi pers di kantor LBH Palembang, Jalan HBR Motik Griya Indah, Palembang, Selasa (28/07/20).

Era yang juga pendamping ‘Masyarakat Labi-Labi’ saat melaporkan kasus ini ke Jakarta beberapa waktu lalu, juga mempertanyakan, darimana asal dana untuk membiayai kegiatan penggusuran itu.

“Apakah memang ada dasar yang pasti ataukah tidak. Jika tidak, maka harus kita upayakan penyelesaiannya, bahkan bila perlu kita ajukan gugatan saja, karena kepolisian sudah melewati batas kewenangannya,” ucapnya.

Era juga mengaitkan tindakan kepolisian tersebut dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dan dugaan perbuatan menyalagunakan kewenangan hukum.

“Sehingga perlu diupayakan penyelesaiannya dengan peran Ombudsman, bahkan peran KPK dan Kejaksaan Tinggi atas perilaku gratifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang dianggap berpihak pada PT Timur Jaya Grup,” ujarnya.

Pernyataan Era Sari tersebut didasarkan pada fakta, bahwa ‘Masyarakat Labi-Labi’ mengalami penolakan oleh pihak Mabes Polri. Pada saat mengajukan laporan terhadap perkembangan kasus penyerobotan dan penguasaan lahan yang dikelola masyarakat untuk perkebunan sejak tahun 2002 silam, saat ini telah digusur oleh pihak kepolisian karena klaim PT Timur Jaya Grup sebagai pemilik lahan yang alas hak atas tanah tersebut masih menjadi tanda tanya.

Dalam konferensi pers ini pula disampaikan perkembangan kasus kriminalisasi terhadap 4 orang warga yang ditangkap atas kepemilikan senjata tajam pada saat dilakukannya penggusuran oleh 700 personil kepolisian.

“Sofyan dan Ryan Hidayat sudah masuk perkara pokok. Untuk 2 orang lainnya, Azhari dan Harmoko hari ini sedang berlangsung sidangnya di PN Palembang dalam agenda pembacaan eksepsi,” jelas Fribertson Parulian Samosir, SH, selaku kuasa hukum yang mendampingi ‘Masyarakat Labi-Labi’ di persidangan. (Red-TP)

Wartawan: Beby Putri Akbar
Editor: Sandi Pusaka Herman

Komentar

News Feed