oleh

Massa AMPP Gruduk Kantor KSOP Banten, Tuntut PBM Diberikan Izin Operasi

MERAK, Tribunpos.com | Puluhan warga Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pesisir Puloampel (AMPP) sambangi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Klas I Banten, di Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Senin (8/4/2019).

Aksi dipicu lantaran pihak KSOP Klas I Banten tidak lagi memberikan dispensasi kebijakan pelayanan jasa kepelabuhanan aktivitas jetty (dermaga), yang berakibat banyak perusahaan bongkar muat (PBM) tidak beroperasi.

Dengan tidak beroperasinya PBM, banyak masyarakat Puloampel yang bekerja menggantungkan perekonomian pada aktivitas bongkar muat itu kehilangan mata pencahariannya dan menjadi pengangguran.

Puluhan massa AMPP yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor KSOP Klas I Banten menuntut agar PBM dapat beroperasi kembali agar aktivitas masyarakat yang menggantungkan perekonomian pada kegiatan bongkar muat tersebut dapat berjalan kembali.

Ketua AMPP, Agus Hasawi mengatakan, sudah satu minggu masyarakat Puloampel menjadi pengangguran akibat tidak adanya aktifitas Jetty.

“Kami sudah berupaya menegur beberapa PBM untuk kembali beraktivitas agar warga bisa kembali mencari nafkah. Tapi katanya KSOP (Banten) tidak mau memberikan pelayanan lagi, sehingga kegiatan Jetty tidak boleh berjalan. Jelas kami tidak terima,” kata Agus kepada awak media disela aksi berlangsung.

Agus menegaskan, mewakili masyarakat Puloampel, AMPP akan terus mendesak pihak KSOP Banten untuk kembali memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan kepada PBM yang mengelola Jetty di wilayah pesisir puloampel, untuk kepentingan hajat hidup orang banyak.

“Kami mencurigai ada diskriminasi pelayanan jasa kepelabuhanan terkait perizinan Tersus dan TUKS yang dilakukan oleh oknum KSOP Banten untuk melancarkan perusahaan tertentu saja. Hal ini patut kami curigai,” tutur Agus.

Selain dari masyarakat, keluhan juga disampaikan oleh salah satu satu perwakilan PBM, Jajang yang mengaku kecewa dengan kebijakan KSOP Banten. Selain usahanya tidak berjalan, pihaknya juga menyayangkan proses perizinan di Dirjen Hubla yang lambat.

“Awalnya perusahaan kami yang didemo warga sekitar karena tidak ada kegiatan. Tapi mau bagaimana lagi, pihak KSOP Banten tidak memberi dispensasi (Kebijakan) pelayanan lagi terhadap perusahaan kami,” ucapnya.

Bayangkan, tambah Jajang, pihaknya sudah mengajukan perizinan sejak tahun 2016 lalu, sampai SIUP-nya mati. Masih juga izin belum keluar.

“Yang anehnya lagi, segala persyaratan perizinan sudah dipenuhi, tapi dalam perjalanan pengurusan mekanismenya di Dirjen Hubla lambat. Inilah maskud kedatangan kita ke KSOP,” jelasnya.

Kepala KSOP Klas I Banten, Herwanto saat dikonfirmasi Tribunpos.com melalui pesan singkat mengaku sedang ada rapat di Kementrian.

Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Lala) KSOP Klas I Banten, Hotma Sijabat yang dihubungi melalui pesan whatsapp, mengatakan dari hasil pertemuan dengan masyarakat dan para pengurus PBM ada beberapa poin yang disepakati.

Berikut kesepakatan yang telah diambil bersama:

1. KSOP Banten sudah menjelaskan maksud dan tujuan instruksi Dirjen (Hubla).
2. TUKS agar menyelesaiakan perizinan agar sesuai dengan kegiatan.
3. KSOP (Banten) akan meneruskan permohonan mereka ke kantor pusat.
4. Bagi TUKS yang sudah punya izin tapi masih proses pembaharuan izin tetap diberikan pelayanan sesuai dengan izin yang dimiliki.

Penulis: Badiaman Sinaga
Editor: Mutakin


Komentar

News Feed