oleh

LSM LPKP : Enam Proyek Kekurangan Volume Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2019

TRIBUNPOS OKI , SUMSEL – LSM Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LPKP) menemukan sedikitnya 6 proyek pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tahun 2019 yang kekurangan volume. Nilai totalnya mencapai Rp 38.922.148 juta.

Ketua LSM LPKP mengatakan bahwa kekurangan volume diketahui berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Tahun Anggaran 2019.


Dari 6 proyek tersebut, di antaranya adalah proyek Pembangunan Puskesmas Pembantu Bumi Agung Kecamatan Lempuing, Pembangunan Rumah Dinas Doktor dan Pembangunan Pagar Puskesmas Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing dan Penambahan Ruang, Pembangunan pagar, serta Pemasangan Comblok halaman Puskesmas Pematang Panggang I Kecamatan Mesuji.

Adapun proyek-proyek tak sesuai volume itu masing-masing, Pekerjaan Renovasi Puskesmas Pedamaran Timur Kecamatan Pedamaran Timur, Pembangunan Gedung UGD, Pemasangan Talud Penahan dan penimbunan halaman Puskesmas Celikah Kecamatan Kayuagung, dan Pembangunan Rumah Singgah Kecamatan Kayuagung,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ali mengatakan, Proyek ini dikerjakan CV GAB dengan nilai kontrak Rp 344 juta. Pekerjaan dilaporkan selesai pada 10 Desember 2019 dan dibayar lunas oleh Dinas Kesehatan OKI.

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh BPK pada 9 April 2020 bersama PPK, penyedia jasa, dan konsultan pengawas diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 8.919 juta,”jelasnya pada awak media Tribun Pos OKI Selasa (5/1/21).

Sumber LHP BPK Lalu ada Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Doktor dan Pembangunan Pagar Puskesmas Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing dilaksanakan oleh CV JAS dengan nilai kontrak Rp 344. 948 juta. Pekerjaan dilaporkan selesai dilaksanakan pada 20 Desember 2019 dan telah dibayar lunas.

Hasil pemeriksaan fisik dilapangan pada tanggal 9 April 2020 bersama PPK, penyedia jasa, dan konsultan pengawas, diketahui bahwa terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan sebesar Rp 10.119 juta lebih.

Selanjutnya Pekerjaan Penambahan Ruang, Pembangunan pagar, serta Pemasangan Comblok halaman Puskesmas Pematang Panggang I Kecamatan Mesuji, dilaksanakan oleh CV PN dengan nilai kontra Rp 588 juta lebih.Pekerjaan dilaporkan selesai dilaksanakan pada 17 Desember 2019 dan telah dibayar lunas.

Hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada tanggal 9 April 2020 bersama PPK, penyedia jasa, dan konsultan pengawas diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 3.237 juta lebih.

Kemudian proyek Renovasi Puskesmas Pedamaran Timur Kecamatan Pedamaran Timur yang dikerjakan CV RKG dengan nilai kontrak Rp 490 juta.

Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada 9 April 2020 ditemukan kekurangan volume fisik pekerjaan sebesar Rp 4.479 juta lebih.

Ada juga Pekerjaan Pembangunan Gedung UGD, Pemasangan Talud Penahan dan penimbunan halaman Puskesmas Celikah Kecamatan Kayuagung dikerjakan CV RR dengan nilai kontrak Rp 572 juta.

Dimana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada 24 Februari 2020 ditemukan kekurangan volume fisik pekerjaan sebesar Rp 9.939 juta lebih.

Selanjutnya Pekerjaan Pembangunan Rumah Singgah Kecamatan Kayuagung dikerjakan CV OA dengan nilai kontrak Rp 315 juta.

Adapun hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada 24 Februari 2020 terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan sebesar Rp 2.225 juta lebih,” jelas Ali.

masih menurut ali, peraturan pelaksanaan ini sendiri, sebenarnya diatur secara rinci dan gamblang.

“Berlindung dibalik ketidaktahuan, bukan berarti dapat meniadakan sanksi sebagai dampak dari kesalahan oknum,” ucapnya.

Ia mengutarakan, bukan hanya mengembalikan kerugian negara sama artinya terbebas dari sanksi.

Atas temuan ini, penegak hukum dapat menjadikan laporan ini sebagai pintu masuk dalam mengusut tuntas perbuatan berbagai oknum.

“Bagaimanapun juga, Kepala Dinas Kesehatan memproses kelebihan pembayaran sebagainya yang harus dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Konfirmasi Instansi Terkait
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes)Kabupaten OKI Iwan Setiawan SKM. M.Kes saat dikonfirmasi mengenai masalah tersebut mengatakan untuk OPD dinas kesehatan telah ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur.

Wartawati : Ari

Komentar

Headline