oleh

KRASS dan STN Minta Negara Segera Selesaikan Konflik Agraria di Sumsel

TRIBUNPOS PALEMBANG, SUMSEL – Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan (KRASS) bersama Serikat Tani Nasional, menggelar Konferensi Pers melalu media Zoom Meeting terkait pembunuhan, penganiayaan, penangkapan, kriminalisasi dan penyiraman air keras kepada petani yang berjuang keadilan hak atas tanah, Senin (22/6/20).

Sekretaris Jendral KRASS, Dedek Chaniago mengatakan, belum habis jasad 2 petani di Desa Pagar Batu, Kabupaten Lahat dalam kubur menyatu dengan tanah. Belum sembuh total luka penganiayaan petani pagar baru. Belum keluar 4 petani warga Palembang yang dipenjara dan 4 petani di Muaraeniim Desa Tanjung Agung baru-baru ini ditangkap. Kemudian belum kelar nasib petani OKU Timur, Desa Campang Tiga Ulu yang sedang berjuang keadilan hak atas tanah melawan PT. LPI (perkebunan tebu) yang disiram air keras oleh orang tak dikenal.

“Peristiwa di atas, ke semuanya itu masuk dalam persoalan Konflik Agraria yang KRASS dampingi bersama Serikat Tani yang menyatu dalam KRASS. Ada 9 Kasus di 7 Kabupaten (Muba Desa Sumber Mulya. OKI Desa Jerambah Rengas, Tulung Seluang, Lebung Hitam, Riding, Tirtamulya, Marga Tani. Muaraenim Desa Karang mulya, Sumber mulya, Pagar dewa, Karang agung, Tanjung Agung. Lahat Desa Pagar batu. Empat Lawang Desa Tanjung kupang baru, Sugi waras. Muratara Desa Tebing tinggi. OKU Timur Desa Campang Tiga ulu. Palembang Kelurahan Alang-alang lebar) sedang berproses penyelesaian di Kanwil ATR/BPN SumSel. Namun sudah 7 bulan belum juga ada 1 pun yang bisa diselesaikan atau di tuntaskan,” kata Dedek.

Lebih Jauh Dedek memaparkan penyebab dari Konflik Agraria adalah perebutan Sumber Daya Alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan rasa keadilan. Data dari KRASS, luasan lahan di Sumatera Selatan sembilan juta hektar. Enam juta hektarnya dikuasai oleh Korporasi (perusahaan) dan hanya satu juta hektar saja masyarakat memilikinya.

Sementara Itu Muhammad Asri Lambo Ketua STN Sumatera Selatan menjelaskan merujuk pada UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, UUPA Nomor 5 Tahun 1960, TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001 dan PP Nomor 86 Tahun 2018, kondisi di atas jelaslah ketimpangan penguasaan hak atas tanah antara segelintir orang yang berbadan hukum (korporasi) dengan Masyarakat (rakyat).

“Maka jalankan konstitusi atau amanat UU itu, maka akan terwujud rasa keadilan hak atas tanah dengan REFORMA AGRARIA,” ucap Asri.

Asri jga meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menangkap pelaku penyerangan cuka para (air keras) kepada anggota STN di Desa Campang Tiga Ulu OKU Timur.

“Segera temukan pelakunya, untuk pihak kepolisian dan untuk pemerintah daerah segara selesaikan Konflik Agraria yang terjadi di OKU Timur, antara masyarakat desa Campang Tiga Ulu dengan PT LPI seluas 1322 Hektar.

Empat tuntutan Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan (KRASS) bersama Serikat Tani Nasional:

1. Usut tuntas pelaku dan sampai otak intelektual kekerasan dan pembunuhan yang dialami oleh petani
2. Stop Kriminalisasi terhadap petani yang sedang berjuang hak atas tanah
3. Segera negara hadir dalam penyelesaian konflik agraria dan berikan rasa adil bagi rakyat petani
4. Jalankan dan wujudkan REFORMA AGRARIA SEJATI sesuai dengan amanah UU dan konsitusi Indonesia, sebagai solusi untuk kesejahteraan rakyat, penyelesain konflik dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Red-TP)

Editor: Sandi Pusaka Herman Timur/ Indra Darmawan

Komentar

News Feed