oleh

Ingin Keadilan, Budiman Nadapdap: Kapan Evi Diana Diadili Secara Hukum

Sergai – Tribunpos.com,- Politisi Senior PDI Perjuangan, Budiman Nadapdap mengungkapkan kegelisahan hatinya di kantor PDIP Perjuangan Sergai, Jalan Negara nomor 54 Kecamatan Sei Rampah. Ia bercerita panjang lebar tentang alasan ia ditangkap oleh KPK dan dipenjara hingga 4 tahun di Rutan Salemba, Bandung, Selasa (24/11/2020).

“Namun usai menjalani masa tahanan selama empat tahun tanpa potong tahanan, ia kini justru merasa lebih lega karena taat hukum. Ia mengakui kesalahannya dan ia juga telah dihukum atas kesalahannya itu.

“Menurut Budiman Nadapdap usai lepas dari rutan kini ia sudah bisa hidup bebas dan tidak dihantui rasa bersalah lagi. Bahkan tidak terbayang-bayang dan tidak was-was kapan akan ditangkap oleh KPK lagi karena ia sudah tidak memiliki masalah lagi.

“Namun hal itu justru berbanding terbalik dengan para anggota DPRD Sumatera Utara, yang hingga kini belum menjalani hukuman. Bahkan diperiksa saja pun tidak. Bahkan belum diberikan keterangan jelas, apakah penyelidikan kasus korupsi masih dilanjutkan atau sudah ditutup.

“Satu dari sekian banyak anggota DPRD Sumut yang belum diadili ialah Evi Diana, istri mantan Gubsu, Tengku Erry Nuradi. Yang juga merupakan ayah dari Tengku Ryan yang kini mencalonkan Wakil Bupati Sergai di tahun 2020.

“Budiman Nadapdap bercerita awal mula tabir korupsi berjamaah dibuka di DPRD Sumut ialah ketika Evi Diana memulangkan uang sirup lebaran, uang ketok palu LPJP, Uang ketok palu LPJ, Uang ketok palu pengesahan EKPJ dari beberapa tahun terjadi. Total uang yang diterima oleh Evi Diana ialah hingga 300-400 juta.

“Dari pengembangan penyelidikan saya tidak memungkiri. Bahwa itu ada. Ya betul. Karena itu tradisi di seluruh Indonesia. Dewan menerima yang seperti itu. Kalau mau lebaran, mau tahun baru ya itu diterima aja. Tapi kalau menurut aturan bahwa itu sudah merupakan suap ya itu lain persoalan ,” katanya.

“Budiman menjelaskan khusus untuk uang sirup lebaran yang biasa diberikan kepada anggota dewan setiap tahunnya ialah lima juta rupiah. Kemudian ada dana aspirasi yang ditunaikan yang jumlahnya mencapai sepuluh miliyar per satu anggota dewan. Total ada 100 anggota dewan, jadi total dana sebesar satu triliun rupiah.

“Tapi dengan pengakuan dan Evi Diana juga telah mengembalikan justru menunjukkan korupsi itu terjadi. Justru ini lah yang dijadikan oleh ibu Evi Diana sebagai Justice Collaborator yaitu pembuka tabir, pembuka semua permasalahan itu. Bahwa ada korupsi berjamaah di DPRD Sumut,” katanya.

“Menurut Budiman, pengembalian uang sebesar 300-400 juta itu lah yang menjadi pembuka tabir yang dilakukan oleh Evi Diana. Dan kemudian itu lah yang menjerat semua anggota DPRD Sumut.

“Sekarang yang menjadi persoalan. Saya sudah mempertanggungjawabkan itu bagian dari menerima uang sirup, uang KPJ, uang ketok palu dan lain sebagainya. Saya dijerat hukum empat tahun tanpa potongan tahanan. Nah kami sudah ikhlas menjalani hukuman tapi ibu Evi Diana masih di luar. Saya merasa tidak adil karena ada disparitas ,” kata Budiman.

“Budiman mengatakan, jika seandainya hukuman yang dijalani oleh Evi Diana justru lebih ringan karena membuka tabir ya tidak masalah. Tapi biarlah hukum dan pengadilan yang memutuskan itu.

“Kalau pun Evi Diana dibebaskan oleh pengadilan ya silahkan dibebaskan pengadilan. Tapi proses hukumnya jalan. Tapi itu lah menurut kami ada satu proses ketimpangan ,” katanya.

“Menurut Budiman seharusnya pengadilan yang fair itu ialah, jika ada anggota dewan yang sudah mengaku menerima uang sirup lebaran, uang ketok palu tapi sudah dikembalikan ke negara sebaiknya jangan dihukum. Ketimbang ada yang mengaku dan mengembalikan uang negara tapi tetap dihukum.

“Kami sudah mengembalikan tapi kami tetap dihukum dan kini sudah bebas. Nah yang mengembalikan dari awal ini kapan ini dihukum ? Kapan Ibu Evi Diana diproses hukumnya ? ,”ujarnya.

“Menurut Budiman yang terjadi ketika Evi Diana mengembalikan uang sebesar 300-400 juta ialah salah satu bagian konspirasi yang dilakukan oleh Tengku Erry Nuradi agar lebih mengikat semua anggota DPRD Sumut dan cara agar Gatot juga ikut terjerat. Juga menjadikan istrinya sendiri sebagai whistleblower. Lalu kemudian Tengku Erry Nuradi naik menjadi Plt. Gubernur.

“Kami dari 100 anggota dewan di Sumatera Utara. Sudah 64 orang yang dijerat hukum oleh KPK. Baik yang sudah bebas, yang sedang menjalani proses hukuman ataupun masih dalam proses sidang ,” ujar Budiman.

“Budiman berharap Evi Diana secara kesatria harus patuh dalam hukum yang berlaku. Juga sebagai tanggung jawab moralnya terhadap teman-temannya di DPRD Sumut.

“Saya kira kapan ibu Evi Diana ditangkap hanya tinggal tunggu waktu saja. Dan saya kira KPK tidak akan melakukan proses disparitas hukum ,” katanya.

“Menurut Budiman, Evi Diana yang juga ikut terlibat maka akan dikenakan pasal yang sama dengan orang yang sudah menjalani masa hukuman. Evi Diana terancam hukuman empat tahun sama seperti masa hukuman yang telah dijalani Budiman.

“Kami yang dihukum itu terkena pasal 12 B minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Dan Evi Diana gak mungkin dia kena pasal 11 yang minimal setahun, maksimal 4 tahun. Nah pasal yang dituduhkan itu ialah korupsi berjemaah pasal 12 dengan masa hukuman minimal 4 tahun,” kata Budiman Nadapdap.

“Menurut Budiman jika KPK ingin memberikan keringanan maka tetap dikenakan pasal yang empat tahun penjara. Tapi mendapat potongan karena menjadi justice collaborator menjadi hanya menjalani 2,5 tahun saja.

“Kalau pun hanya dijalani ibu Evi Diana hanya 2,5 tahun ya tidak masalah. Kami tidak cemburu. Karena itu bagian dari hukum. Itu haknya penegakan hukum dan tidak bisa kita campuri,” kata Budiman.(Budi).

Komentar

News Feed