oleh

Fauzi Heri  Tokoh Pemekaran Kabupaten Mesuji, Minta Segera Agendakan Tahapan  Pilwabub Mesuji

TRIBUNPOS MESUJI LAMPUNG –Bupati Mesuji diminta untuk segera mengagendakan tahapan pemilihan wakil Bupati Mesuji yang kosong, Jika tidak segera diagendakan, maka Masyarakat Mesuji akan dirugikan karena akan kehilangan haknya untuk  mendapatkan wakil Bupati baru. Padahal kinerja Wakil Bupati diharapkan dapat memperkuat jalannya pemerintahan di daerah perbatasan Provinsi Lampung tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh salah satu Tokoh pemekaran Kabupaten Mesuji Fauzi Heri. Menurutnya sesuai Pasal 176 ayat 4 UU 10/2016 pengisian jabatan Wakil Bupati Mesuji dilakukan jika masih tersisa 18 bulan masa jabatan. Hal itu dipertegas dengan ketentuan Pasal 23 ayat ayat d PP 12/2018 bahwa pengisian jabatan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang kosong untuk meneruskan sisa masa jabatan 18 bulan.
“Bupati Mesuji dilantik pada tanggal 4 februari 2020, maka saat ini masih tersisa 19 bulan masa jabatan Oleh karena itu pengisian jabatan wakil bupati harus segera dilakukan Jika terlambat, maka jabatan wakil bupati akan kosong hingga Bupati Saply mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2022,” ujar Fauzi Heri Senin (02/11/2020).


Di tambahkannya, Partai pengusung Khamami-Saply telah merekomendasikan nama-nama calon wakil bupati kepada Bupati Mesuji Oleh karena itu, Bupati Mesuji perlu segera mengirimkan dua nama calon wakil bupati Mesuji sesuai rekomendasi partai pengusung ke DPRD setempat. Dengan begitu, maka DRPD Mesuji dapat segera mengagendakan pemilihan.

“Saya mendapat khabar bahwa pada tanggal 27 Oktober kemarin panitia pemilihan yang dibentuk dewan telah mengirimkan dua nama calon wakil Bupati kepada Bupati. Namun hingga kini bupati Mesuji belum mengirimkan dua nama tersebut kepada DPRD Mesuji. Oleh karena itu di kalangan masyarakat Mesuji hingga kini proses pengisian jabatan Wakil Bupati Mesuji masih simpang siur. Ada beberapa tokoh Masyarakat bahkan berpendapat bahwa pengisian jabatan Walil Bupati masih dapat dilakukan meskipun kurang dari 18 bulan. Padahal di dalam PP 12/2018 sudah tegas dijelaskan dalam frase kata meneruskan sisa masa jabatan 18 bulan,” jelasnya.

Lebih lanjutnya, Fauzi Heri yang kini berprofesi sebagai advokat itu mengatakan bahwa tata kelola pemerintahan harus berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam UU 30/2014 tentang administrasi pemerintahan. Hal itu berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya sekaligus merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara.

“Pengisian jabatan wakil bupati yang kosong itu diatur dalam undang-undang Jika ada pejabat administrasi negara yang mengabaikan perintah undang-undang, maka hal itu sama saja dengan melanggar AUPB. Jika melanggar AUPB, maka masyarakat dapat mengadu ke pengadilan tata usaha negara. Terlebih saat ini diberlakukan asas fictie positif dalam peradilan TUN, maka pejabat TUN tidak dapat sembarangan mengabaikannya,” pungkasnya.

Wartawan : Tim
Editor         : Indra Tribunpos

Komentar

Headline