oleh

Eksploitasi Anak Siapa Yang Salah? Orang Tua Atau Pemerintah?

Eksploitasi Anak Siapa Yang Salah? Orang Tua Atau Pemerintah?

M. Robby Badilla, S.A.P

PALEMBANG – Eksploitasi anak yang semakin banyak pada saat sekarang ini menjadi hal sangat lumrah di kalangan masyarakat sekarang. Berdasarkan data dari KEMENDIKBUD tahun 2020 terdapat 159.075 Anak yang putus sekolah mulai dari Tingkat SD sampai Tingkat SMA. dari total 159.075 Anak yang sangat memprihatinkan sebanyak 59.433 Anak Sudah putus sekolah semenjak tingkat SD.

Anak-anak yang seharusnya bersekolah dan mendapat pengajaran agar membuat hidup mereka terasa lebih baik justru malah sebaliknya, di karenakan biaya untuk pendidikan sekarang yang sangatlah mahal. seolah yang bisa menikmati pendidikan hanya untuk orang-orang yang berada (dalam hal ini golongan menengah keatas), sedangkan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup harus gigit jari di dalam negeri sendiri ini.

Banyak faktor yang menyebabkan angka putus sekolah ini mulai dari orang tua yang tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan anaknya, sampai orang tua yang memaksakan anaknya untuk berkerja mencari uang, untuk membantu kehidupan mereka sehari-hari. Sungguh miris Negeri ini, hal yang seharusnya di terima untuk orang yang sangat membutuhkan justru jatuh ke tangan yang tidak tepat? siapa yang salah? sistemkah? atau oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kaya?

Jika si miskin berusaha untuk bersekolah, akan di tanggungkan dengan biaya-biaya yang tak terduga dari sekolah, misal di wajibkan membeli semua buku matapelajaran? kemana mereka harus mencari uang untuk membeli buku tersebut? buat apa program sekolah gratis jika harus membayar biaya yang lain? program sekolah gratis seharusnya di pergunakan untuk anak-anak dari orang yang kurang mampu, bukan untuk anak-anak orang yang berada. jika di totalkan di suatu sekolah 50% anak-anak murid yang bersekolah disitu anak-anak yang memiliki kekuatan finansial yang baik, dan 50% anak-anak murid yang memiliki kekuatan finansial yang kurang, seharusnya 50% dana anak-anak yang memiliki kekuatan finansial yang baik it di salurkan untuk anak-anak yang kurang mampu, bukan di bagi sama rata kepada seluruh anak.

Kemana Program pemerintah yang di gaung-gaungkan semenjak jaman presiden SBY tentang Wajib Sekolah 9 tahun? semua aturan tersebut tertuang di Undang-undang Pendidikan Nasional No. 2/1989 yang mewajibkan anak-anak mulai dari umur 7-15 tahun wajib menyelesaikan Pendidikan Dasar yaitu SD dan SMP, semua itu sesuai dengan apa yang di harapkan dari Landasan Pokok Keberadaan Sistem Pendidikan Nasional yaitu UUD 1945 Bab XIII , Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”.

Pada zaman presiden sekarang ada program bantuan untuk anak-anak yang ingin bersekolah yaitu program kartu KIP (Kartu Indonesia Pintar), sudah tepat sasarankah program tersebut? dari berbagai sumber media semenjak tahun 2016-2019 program kartu KIP ini tidak 100 % tepat sasaran, banyak anak-anak yang membutuhkan justru tidak mendapat Kartu tersebut. hal ini membuat momok baru yaitu yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin. malangnya Negeriku semua rusak oleh orang-orang yang tamak akan kekuasaan dan harta.

Untuk orang tua si anak apa yang mereka butuhkan? yang mereka butuhkan adalah pekerjaan yang dapat membangun roda perekonomian keluarga mereka, pekerjaan yang semakin susah di dapat saat pandemi sekarang membuat mereka tanpa bepikir panjng untuk mengisi perut untuk hari esok, tingginy tingkat kriminalitas di karenakan tingginya tingkat penganguran di Negeri ini. bantuan-bantuan program pemerintah dari Kartu Prakerja, BLT, PKH dll, tidak cukup untuk memutar roda perekonomian, yang harus di lakukan pemerintah itu harusnya pembukaan lowongan kerja bukan memberikan bantuan yang berupa 600rb tiap bulan. jika di hitung dalam satu keluarga terdapat 5 orang kepala yang harus di berikan makan di berikan bantuan 600 rb untuk satu bulan dalam satu hari 1 orang cuma di beri kan jatah 4 ribu rupiah untuk 3 kali makan dalam sekali makan satu orang hanya di kasih jatah 1,333 ribu rupiah. untuk jaman sekarang 1 ribu rupiah cukup untuk apa?

Dalam hal ini semua yang bertanggung jawab terhadap eksploitasi anak ini bukan lah orang tua dari anak tersebut, keadaan yang memaksa mereka berbuat seperti itu, untuk mengisi perut mereka sehari-hari di karenakan orang tua yang tidak mendapatkan pekerjaan untuk membuat mereka bertahan hidup, yang di butuhkan mereka bukan bantuan uang tapi bantuan mendapatkan pekerjaan. semuat tertuang dalam pembukaan UUD 1945 di dalam pembukaan tersebut di terangkan “….membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa….”.

Setiap kesejahteraan rakyat indonesia dan pendidikan di jamin oleh Pemerintah Negara Indonesia. Stop memberikan bantuan uang ke rakyat sendiri, kita bukan bangsa pengemis yang tiap bulan di beri uang dengan nilai yang jaih dari kata sejahterah. berikan bangsa kita pendidikan yang luas, berikan bangsa kita pekerjaan yang memberikan nilai hidup mereka tercukupi dan beharga. persaingan dunia kerja sekarang meminta kualifikasi pendidikan yang minimal pendidikan SMA/MA/SMK, jika anak-anak tidak bersekolah apakah bisa bersaing dengan anak-anak yang lebih mampu? perbaiki kecerdasaan bangsa dengan cara tidak memberi uang kepada masyarakat yang di katagorikan masih mampu untuk bekerja.

Penulis : Wartawan dan Pemerhati Pendidikan, Sosial dan Budaya

Komentar

News Feed