oleh

Aksi Persatuan Masyarakat Pejuang Tanah Alang-Alang Lebar Untuk Rakyat Jilid 3

TRIBUNPOS PALEMBANG | Sekelompok massa yang tergabung dalam Persatuan Pejuang Rakyat dengan slogan “Dari Rakyat, Untuk Rakyat, Kembali Ke Rakyat”, kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk ketiga kalinya. Aksi ketiga ini digelar di halaman Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (10/07/20).

“Aksi Persatuan Masyarakat Pejuang Tanah Alang-Alang Lebar Untuk Rakyat Jilid 3” digelar di halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Jumat (10/07/2020). Foto: M. Faiq Edra/M. Fadjri

Adapun tuntutan dalam aksi unjuk rasa hari ini sama seperti tuntutan aksi unjuk rasa yang dilakukan sebelumnya, yaitu pada Rabu (19/02/2020) lalu di halaman Kantor Walikota Palembang, dan aksi unjuk rasa kedua yang dilaksanakan di halaman Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Kamis, (09/07/2020).


 

Para demonstran yang sebagian besar terdiri dari warga Labi-Labi, Kecamatan Alang-Alang Lebar, menuntut hak atas tanah seluas ±32 hektar, yang sebelumnya adalah tanah terlantar berupa hutan yang telah dikuasai dan ditanami oleh masyarakat sejak tahun 2003 hingga 11 Januari 2020. Tuntutan ini diperkuat oleh UUD 1945 Pasal 33 ayat 3; Pasal 6, Pasal 9 ayat 2, Pasal 15, Pasal 20, dan Pasal 27 UUPA Nomor 5 Tahun 1960; Pasal 3 PP Nomor 36 Tahun 1998; Pasal 2, Pasal 10, dan Pasal 15 PP Nomor 11 Tahun 2010. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut menurut masyarakat telah dilanggar oleh PT Timur Jaya Grup yang mengklaim bahwa pihaknya merupakan pemilik dari tanah yang menjadi objek tuntutan aksi unjuk rasa tersebut.

“Aksi Persatuan Masyarakat Pejuang Tanah Alang-Alang Lebar Untuk Rakyat Jilid 3” digelar di halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Jumat (10/07/2020). Foto: M. Faiq Edra/M. Fadjri

Namun, diketahui bahwa tanah yang diakui oleh PT Timur Jaya Grup pada Desember 2019 lalu,  ternyata adalah tanah pribadi atas nama 4 orang, yaitu Fenny Suryanto, Rusdiana Suryanto, Laily Suryanto, dan Triyana Suryanto. Dan dalam pengakuan keempat orang tersebut, mereka tidak bisa menunjukkan secara pasti dimana letak dan luas tanah tersebut, sehingga dalam tuntutannya masyarakat menganggap bahwa hal tersebut telah melanggar Pasal 170 dan Pasal 385 KUHP.

Masyarakat juga menuntut aparat kepolisian Resort Kota Palembang tidak mengedepankan asas kemanusiaan, keharmonisan, pelindung dan pengayom, serta tidak memberi rasa aman kepada seluruh masyarakat yang sedang bertikai atau bermasalah. Hal ini dikarenakan adanya tindakan penggusuran yang dilakukan oleh 700 personil kepolisian dan dipimpin langsung oleh Kapolresta Palembang, Rabu (12/02/2020).

Masyarakat menilai aparat kepolisian lebih condong keberpihakan pada pihak PT Timur Jaya Grup, sehingga terjadilah konflik agraria antara masyarakat Labi-Labi sebanyak 521 KK dengan PT Timur Jaya Grup yang makin memanas hingga saat ini. (Red-TP)

 

Wartawan: M. Faiq Edra/M. Fadjri

Editor: Beby Putri Akbar

Komentar

News Feed