TRIBUNPOS PALEMBANG, SUMSEL – Masyarakat yang tergabung dalam Persatuan Pejuang Rakyat dengan slogan “ Dari Rakyat Untuk Rakyat Kembali Ke Rakyat”, hal ini menjadi landasan penting dalam persatuan masyarakat ini yang melaksanakan aksi yang kedua di halaman Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kamis (9/7/20).

Tanah yang berada di daerah Labi-labi dan Taman Murni Kelurahan Talang Kelapa dulunya dan sekarang Alang-alang Lebar Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang seluas ±32 hektar yang dikuasai oleh 521 KK di gusur paksa tanpa ada putusan pengadilan yang diamankan/dijaga oleh 700 personil Kepolisian yang dipimpin langsung oleh KAPOLRESTABES Palembang pada tanggal 12 Januari 2020 pada saat penggusuran berlangsung.


Penggusuran dimotori oleh yang mengaku memiliki lahan atas nama 4 orang (Fenny Suryanto, Rusdiana Suryanto, Laily Suryanto, Triyana Suryanto). Tanah ini sejarahnya adalah tanah hutan yang tidak ada tuan mengelola (tanah terlantar) dengan dibuktikan pohon-pohon yang tumbuh besar dan tidak beraturan serta penduduk atau rumah pun belum ada serta sering terbakar tiap tahunnya.

Tanah ini awalnya berada diwilayah Kabupaten Musi Banyuasin kemudian Banyuasin dan sekarang masuk Kota Madya Palembang (saksi orang pertama kali yang tinggal di wilayah tersebut Rukun Tetangga (RT) Pertama kali Pak Hermanto Satar). Menurut pengakuan Rt pertama kali di sana, bahwa selama dia menjabat 12 tahun, tidak pernah ada yang datang mengakui lahan tersebut, baik waktu terbakar ataupun tidak tidak terbakar yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang bertahan hidup dari orang sedikit dan sampailah sekarang 521 KK.

Sesuai dengan isi dari UUPA No 5 Tahun 1960 Pasal  6 yang berbunyi ” Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial dan Pasal 9 ayat 2 berbunyi “Tiap-tiap warga negara indonesia, baik laki laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya” dan Pasal 20 berbunyi “hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6(ayat 1), hak milik dapat beralih dan  dialihkan kepada pihak lain (ayat 2)”.

Barulah pada bulan Desember 2019 pihak lain datang ke lahan atas nama TIMUR JAYA GRUP, mengatakan dan mengakui memiliki tanah tersebut lewat Penasehat Hukumnya. Awalnya masyarakat tidak ambil pusing, sebab memang ada lahan di wilayah itu yang tidak digarap oleh masyarakat, sebab sudah ada batas pagar betonya.

Namun, ketika Penasehat Hukum tersebut bilang bahwa semua lahan ini punya TIMUR JAYA GRUP dengan memperlihatkan tampak depan Sertifikat. Namun ketika masyarakat ingin memegang dan membaca serta mengambil gambar/photo surat tersebut, tidak diperbolehkan. Makin jelas kecurigaan warga.

Akhirnya, keributan terjadi sehingga pihak Penasehat Hukum TIMUR JAYA GRUP menawarkan Ganti Rugi kepada masyarakat namun tidak ditanggapi oleh masyarakat. Kelang waktu 1 minggu berlalu, datang lagi penasehat hukum yang mengaku klainnya punya lahan tersebut, bukan menanyakan lagi soal ganti rugi, tapi membawa alat berat dan surat pangilan kepolisian bagi warga yang dilaporkannya.

Sontak saja masyarakat menghalangi alat berat itu untuk menggusur lahannya. Takut terjadi hal – hal yang tidak di inginkan, Penasehat hukum itu pergi dari lahan. Melihat dari peristiwa tersebut mengambarkan bahwa tidak jelas kepemilikan lahan yang mengatasnamakan TIMUR JAYA GRUP tersebut. Melanggar UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 10 ayat 1 berbunyi “setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”.

Demikian pula, bagi Masyarakat dikuatkan oleh Pasal 15 yang berbunyi memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomi  lemah.

Kemudian tanggal 12 Februari 2020, dengan alasan mau mengukur tanah yang mengaku punya miliknya dilahan tersebut, TIMUR JAYA GRUP malah menggusur lahan kebun-kebun Masyarakat dan hutan yang masih tersisa pohonnya. Masyarakat tak berdaya karena dijaga/diamankan oleh aparat kepolisian dengan jumlah personil 700 orang dan dipimpin langsung oleh KAPOLRESTABES PALEMBANG.

Sungguh tanpa putusan pengadilan, lahan tersebut di gusur. Dengan UU No.2 Tahun 2002 Pasal 14 tentang TUGAS dan WEWENANG ayat i berbunyi melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menunjung tinggi HAK ASASI MANUSIA.

Serta Pasal 15 ayat b yang berbunyi membantu meyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Sehingga di kuatkan dengan Pasal 19 berbunyi “Dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma AGAMA, KESOPANAN, KESUSILAAN, SERTA MENJUNJUNG tinggi HAK ASASI MANUSIA.

Pasca digusur, masyarakat mendatangi Kantor BPN KOTA PALEMBANG dengan berunjuk rasa, untuk memperjelas keberadaan TIMUR JAYA GRUP yang mengakui memiliki lahan yang sudah dimanfaatkan, dikelola dan ditanami oleh masyarakat, pada tanggal 14 Febuary 2020.

Hasil pertemuannya adalah: BPN KOTA PALEMBANG tidak pernah mengeluarkan sertifikat surat atas nama TIMUR JAYA GRUP, melainkan ada 4 orang atas nama Fenny Suryanto, Rusdiana Suryanto, Laily Suryanto, Triyana Suryanto. Namun BPN KOTA PALEMBANG tidak memperlihatkan sertifikatnya dan Lokusnya letak lahan tersebut.

Dibuatkan dalam berita acara hasil pertemuan dan akan melanjutkan mediasi di tanggal 17 Febuary 2020. Dari penjelasan tersebut 4 orang yang mengaku memiliki lahan melanggar Pasal 7 yang berbunyi untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan dan Pasal 27 berbunyi “Hak milik dihapus bila tanahnya diterlantarkan”.

Sampai hari ini, janji untuk ada mediasi menghadirkan kedua belah pihak 4 orang vs 521 KK, yang akan difasilitasi oleh BPN KOTA PALEMBANG, hilang ditelan bumi. Entah apa yang terjadi sampai dengan lahan tersebut sudah rata dengan tanah, dipagar keliling pakai beton dan dijaga oleh Aparat Kepolisian. Maka dari itu kami mengadukan atau melaporkan BPN KOTA PALEMBANG berunjuk rasa dengan tuntutan:

Proses, Evaluasi atau beri teguran dan bahkan Pecat Kepala BPN KOTA PALEMBANG yang tidak melanjutkan perjanjian dengan akan memfasilitasi mediasi di tanggal 17 Febuary 2020, serta Oknum BPN KOTA PALEMBANG yang memihak 4 orang yang mengakui punya lahan tersebut.

Diakhir unjuk rasa ini, KANWIL BPN PROVINSI SUMATERA SELATAN mengatakan untuk mengambil alih persoalan ini agar dapat menjadi mediasi atau memproses pelanggar hukum atas tanah tersebut.

Dengan harapan yang di inginkan oleh Persatuan Masyarakat ini yaitu segera wujudkan dan jalankan Reforma Agraria Sejati sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, UUPA No 5 Tahun 1960, TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001, PP. 86 Tahun 2018 Tentang REFORMA AGRARIA.

Wartawan : M. Faiq Edra/Nandoe

Editor : Yolawati

Komentar

Headline