oleh

Warga Perumahan BUMI CIKANDE INDAH Minta Pengembang Segera Serahkan Fasos dan Fasum

CIKANDE-TRIBUNPOS.COM | Warga Perumahan Bumi Cikande Indah  meminta kepada pengembang untuk segera menyelesaikan kewajibannya dengan menyerahkan fasos maupun fasumnya.

Hal itu diungkapkan salah satu warga perumahan tersebut, Bapak Kamson. Menurutnya, penyerahan fasilitas sosial (fasos) maupun fasisitas umum (fasum) dari pihak pengembang kepada pemerintah daerah menjadi keniscayaan.

Kamson yang juga aktivis dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM PUSAKA) menegaskan, ketika pengembang belum menyerahkan fasos dan fasumnya ke pemerintah daerah, yang dirugikan tidak hanya masyarakat namun juga pemerintah.

“Secara legalitas pemerintah jadi tidak punya kewenangan secara administratif untuk melakukan pembangunan maupun perawatan,” ujarnya kepada Tribunpos kemarin.

Kepada salah satu Anggota DPRD Kabupaten Serang dari partai Golkar yakni ibu Maryani. Kamson mencoba berkoordinasi dan mempertanyakan sudah sejauh mana proses penyerahan Fasos Fasum tersebut.

Kamson menuturkan, Maryani menjelaskan bahwa penyerahan Fasos Fasum Perumahan Bumi Cikande Indah tinggal menunggu surat Keterangan SHM dan lahan TPU yang harus disediakan.

“Alhamdulillah pihak developer akan siap membantu memenuhi semua persyaratan, semua itu harus kita  kawal bersama-sama dan ibu tetap tekankan Dinas Perkim untuk segara bantu TTD untuk penyerahannya. Pak Daud dan kawan-kawan sangat kooperatif pengawalnya,” tulisnya melalui pesan Whatsapp.

Maryani juga mengatakan bahwa Developer segera siapkan dokumen yang dibutuhkan untuk penyerahan fasos fasum Perumahan Bumi Cikande Indah.

“Dan doveloper sudah menghadap Perkim dan Pak Lurah untuk membantu siapkan dokumen nya,” ujarnya.

Maryani berharap, dengan adanya  peran serta anggota dewan Kabupaten Serang dan Tokoh Masyarakat Perumahan Bumi Cikande Indah. Semoga peran aktif dari pengembang untuk bisa menyerahkan fasos fasumnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.

“Disebutkan bahwa perumahan yang telah selesai dibangun oleh penyelenggara wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,” tukasnya. [RED]

Penulis: Agung

Komentar

News Feed