oleh

Ketua DPRD Kota Serang Sidak Soal Penghapusan Aset Yang Tiga Tahun Terbengkalai

SERANG, TRIBUNPOS.COM | Menerima pengaduan melalui pesan WhatsApp dari masyarakat, ketua DPRD Kota Serang langsung turun sidak ke SMP Negeri 13 Kota Serang.

Sidak kali ini menindaklanjuti terkait pengajuan penghapusan sebagian aset gedung oleh pihak SMPN 13 Kota Serang, kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, sejak tahun 2017 hingga sekarang belum juga direalisasikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, demikian dikatakan Budi Rustandi Ketua DPRD Kota Serang saat ditemui di lokasi sidak, Selasa (14/01/2020).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang Budi Rustandi meminta Pemkot Serang untuk segera melakukan penghapusan aset. Sebab, sudah lebih dari dua tahun pengajuan tersebut diabaikan oleh Pemkot Serang. “Ini terkendalanya penghapusan aset terjadi di bagian asetnya yang lelet, masa sampai sekarang masih belum ada Surat keputusan (SK),” ujarnya.

Menurutnya, kejadian ini juga terkesan adanya pembiaran, akibatnya pihak sekolah maupun Dindikbud Kota Serang tidak bisa berbuat banyak. Maka dari itu pihaknya akan menginformasikan hal tersebut kepada pimpinan daerah yang dalam hal ini Wali Kota Serang, sekaligus memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Jangan main-main, ini memang penyakitnya, sebelum adanya surat keputusan, Dindikbud juga tidak bisa semena-mena membongkar karena terbentur aturan, yaitu penghapusan aset dulu. Jadi OPD terkait itu harus segera melakukan penghapusannya, sehingga tidak ada pembiaran seperti ini,” tuturnya.

Dijelaskan Kepala SMPN 13 Kota Serang Sudaryat, pihaknya telah mengajukan penghapusan aset sejak tahun 2017. Sempat ditinjau dan diverifikasi tahun lalu, namun nyatanya masih belum dihapuskan. “Awalnya gedung ini memang dipakai tahun 2016, tapi setelah itu tidak lagi dan kami mengajukan untuk dihapuskan, tapi sampai sekarang masih belum juga,” katanya.

Lanjut Sudaryat, permintaan penghapusan telah disesuaikan dengan “Siteplan” gedung SMPN 13 Kota Serang. Rencananya gedung tersebut akan dijadikan sebagai lapangan olahraga dan lapangan upacara sekolah. “Karena ini belum dihapuskan, akhirnya kalau olahraga itu keluar sekolah, dan upacara juga tidak semua murid ikut di lapangan, ada sebagian diatas (gedung sekolah) dimana setiap minggunya yang melaksanakan upacara itu bergiliran pertingkat, misal,” ujarnya.

Kondisi itu pun, kata dia, cukup mengganggu aktivitas belajar mengajar di SMPN 13 Kota Serang. Maka dari itu, pihaknya setiap tahun selalu mengajukan permintaan penghapus aset tersebut. “Jadi masalahnya dipengajuan ini belum ada konfirmasi, kami juga bingung karena tidak bisa melakukan penghapusan secara mandiri, kan harus ada izin dulu,” katanya.

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang Sarnata mengatakan, pengajuan tersebut langsung ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang tahun 2017. Namun hingga saat ini pihaknya belum mendapat konfirmasi apa pun dari BPKAD.

“Kami juga tidak mengetahui alasannya, padahal kami sudah menganggarkan, tapi karena ada aturan dan mekanisme kami tidak berani menghapuskan. Diajukannya untuk penghapusan memang sudah sejak 2017 lalu, tapi kami belum ada konfirmasi apa-apa” ujarnya.

Dampaknya proses upacara yang dilakukan setiap minggunya tidak maksimal, sehingga para murid tidak dapat mengikuti semua. Padahal kegiatan tersebut merupakan salah satu pembelajaran dalam pengembangan karakter anak. “Tahun ini kami juga belum mengajukan lagi, tapi nanti kami akan membuat permohonan kembali untuk penghapusan,” tutupnya. [RED]

Komentar

News Feed