oleh

Tanggapan Fraksi-fraksi DPRD Sumsel terkait Pertanggungjawaban APBD Sumsel Tahun 2019

TRIBUNPOS, PALEMBANG – DPRD Provinsi Sumsel menggelar Rapat Paripurna ke XIV Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2019.

Rapat yang digelar di ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Sumsel, Palembang, Senin (20/07/20) itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, H. Muchendi M, SE dan dihadiri langsung Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya.

Penyampaian pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD Sumsel tersebut diawali dari Fraksi Golkar H. David Handrianto Aljufri, selanjutnya Fraksi PDIP Hj. Meli Mustika, SE, MM, dilanjutkan Fraksi Gerindra H. Burlian, S.Sos, MM, kemudian Fraksi Demokrat Tamtama Tanjung.

Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya saat menerima laporan pandangan fraksi

Dari Fraksi PKB diwakili Meri, S.Pd, Fraksi Nasdem H. Sri Sutandi, SE., MBA, Fraksi PKS Ustadz Ahmad Toha, S.Pd.I., M.Si, Fraksi PAN Abusari H. Burlian, M.Si, dan terakhir penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Hanura Perindo dengan juru bicara Rudi Hartono.  

Muncul beragam gagasan, tanggapan dan masukan disampaikan Fraksi-fraksi DPRD Sumsel. Seperti Fraksi Golkar yang salah satunya meminta agar Pemprov Sumsel terus meningkat program sekolah gratis yang saat ini memang telah berjalan di Sumsel.

Suasana Rapat Paripurna

Sementara Fraksi PDI Perjuangan memberikan evaluasi agar Pemprov Sumsel menyegerakan melakukan seleksi sedikitnya 15 jabatan di setiap OPD yang masih berstatus Pelaksana Tugas (PLT). Hal itu dilakukan guna memaksimalkan kinerja OPD yang ada di Sumsel.

Tidak hanya itu, Fraksi PDIP juga mendorong Pemprov Sumsel menambah guru SMA dan SMK yang menurutnya kekurangan sedikitnya 6.000 guru. Termasuknya juga melakukan perbaikan untuk sekolah yang tak layak.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta untuk menambah perpustakaan atau pojok baca untuk masyarakat guna meningkatkan kembali minat baca.

Wakil Gubernur, Wakil Ketua I DPRD, Wakil Ketua II DPRD Sumsel

Sementara fraksi Hanura-Perindo mendorong Pemerintah daerah di Sumsel dan DPRD meningkatkan sinegitas agar jalannya roda pemerintah semakin baik. Sebab menurut fraksi Hanura-Perindo, kegagalan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat juga merupakan kegagalan DPRD.

Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya dalam sambutannya memberikan pandangan positif terhadap DPRD.  “Inilah fungsinya DPRD. Mereka melakukan penilaian, masukan dan saran terhadap Raperda tersebut. Masukan, himbauan dan pertanyaan yang diberikan tentu untuk kebaikan bersama agar jalannya roda pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya,” kata Mawardi. (ADV)

Komentar

News Feed